Batas Kuasa

Pemerintah sebagai representasi dari Negara punya kewenangan besar dalam mengeluarkan kebijakan. Seluruh kekayaan alam pun dibawah kendalinya. Kekuasaan  Negara yang besar tersebut dikhawatirkan akan disalahgunakan dan dampaknya merugikan masyarakat.

Untuk mengontrol kekuasaan negara itu maka dipandang perlu diterbitkan aturan. Aturan tersebut adalah konstitusi.

Plato berujar perlu sebuah aturan untuk membatasi kekuasaan dengan etika politik, kekuasaan dan kepemimpinan. Pendapat serupa diutarakan oleh Cornelis Lay . Kata dia, kekuasaan mesti dibatasi.

Baik Plato maupun Cornelis Lay merasa was was bila Negara dalam hal ini Pemerintah dalam menjalankan, tugas, hak, kewajiban dan wewenangnya tidak dipandu dengan aturan.

Yang jadi korban adalah masyarakat. Dengan adanya aturan langkah Pemerintah yang menyimpang dari koridor dapat diingatkan. Penegakan aturan dalam kehidupan bernegara adalah wajib. Sehingga apa yang menjadi cita - cita  dapat terwujud.




Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Buku Drama Aparat Desa Gugat Atasan di Meja Hijau Bab I Tahukah anda apa itu Perangkat Desa ? Perangkat Desa adalah staf yang bekerja sebagai pembantu Kepala Desa. Lebih lengkapnya tentang defenisi  Perangkat Desa dijelaskan dalam Undang - Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Jadi Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan kordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa , dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana tekhnis dan unsur - unsur kewilayahan. Posisi peran Perangkat Desa dalam struktur Pemerintah Desa punya tugas penting untuk menyukseskan kebijakan yang ada di Desa. Perangkat Desa berperan membantu menyusun dan melaksanakan kebijakan yang telah di sepakati melalui musyawarah Desa. Begitu pula sistem pemerintahan desa tidak akan berjalan maksimal jika Perangkat Desa pasif. Karenanya, Pemerintahan Desa dituntut aktif membantu  pada  setiap program yang sudah
Baca selengkapnya
BUMDes dan Pendapatan Desa Badan Usaha Milik Desa akan menjadi sektor usaha yang diharapkan dapat mendongkrak Pendapatan Asli Desa (PADes). Makanya Pemerintah melalui Kementerian Desa mengharuskan Pemerintah Desa memasukkan BUMDes sebagai program prioritas. Ya.. Pemerintah Desa diharuskan agar Dana Desa yang digelontorkan oleh Pemerintah Pusat  pada setiap tahunnya sebagian dialokasikan untuk BUMDes.. Hum.. hasil yang diharapkan dari itu adalah BUMDes dari pengelolaan anggaran itu dapat mendorong perputaran ekonomi desa. Nah.. Dengan demikian lambat laun aktivitas ekonomi yang ada di desa kian dinamis. Sebab perputaran duit setiap tahunnya dalam desa terus bertambah. Dari pengelolaan anggaran itu ada keuntungan yang diperoleh. Keuntungan ini sebagian diserahkan kepada Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber PADes. Setelah pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) penghasilan desa dimasukkan dalam RAPBDes untuk dibahas oleh Pemerintah Desa dan Badan
Baca selengkapnya
Reformasi Desa "Dari Desa Membangun Indonesia" itulah jargon pembangunan yang diusung oleh Pemerintah yang dikomandoi Presiden Joko Widodo. Kebijakan Pemerintah yang mengucurkan Dana Desa sekitar 60 triliun rupiah pada tahun ini adalah bentuk perhatian dan keseriusan Pemerintah untuk membangun Desa. Desa ibarat ketiban bulan. Sesuatu yang tak diduga tiba - tiba ada. Sebab sebelumnya Desa tak bermimpi ada kebijakan Pemerintah yang mengalokasikan dana besar dan segar untuk pembangunan dan pemberdayaan di tingkat Desa. Lahirnya Undang - Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pelaksana dibawahnya menjadi pedoman dalam pengelolaan Dana Desa tersebut. Aturan ini diperuntukkan sebagai landasan hukum  pelaksanaan kegiatan dari Dana Desa ini. Seiring dengan itu, untuk menyukseskan program mulia itu Pemerintah Desa harus menyiapkan Sumber Daya Manusia yang baik. Ini sangat diperlukan untuk menunjang suksesnya pengelolaan Dana Desa. Karenanya, upaya "Reformas
Baca selengkapnya